Sudah lama ada stigma bahwa orang Tionghoa di Indonesia, apalagi di Medan, adalah mahluk yang a politis. Mereka dipersepsi emoh berurusan dengan  hiruk pikuk politik, dan lebih suka mengurusi usaha dagang. Mereka juga dipersepsi tak punya nyali politik seperti warga non Tionghoa lainnya. Karena dipersepsi a politis, maka dalam setiap hajatan politik, warga Tionghoa selalu dihimbau agar berpartisipasi secara politik. Dalam pilgubsu 2008 kemarin misalnya, mereka diminta agar jangan golput.

Namanya juga stigma. Sudah tentu banyak salahnya, daripada benarnya. Dalam kenyataan sehari-hari, tentu tak sedikit warga Tionghoa yang berkecimpung di dunia politik. Entah dengan menjadi anggota legislatif, aktivis partai, aktivis LSM, jurnalis politik, atau pengurus ormas. Tidak sedikit juga yang getol berdiskusi masalah-masalah politik. Apalagi mereka yang menjadi pedagang. Soalnya setiap perubahan kebijakan politik, berimbas pada usaha mereka.

Karena itu tak perlu heran, jika sejumlah warga Tionghoa yang tergabung dalam sebuah ormas, pada pilgubsu lalu aktif membuat diskusi politik. Semisal untuk mengetahui dan mengkritisi program-program para kandidat Gubsu. Bahkan pada pilgubsu 2008, muncul dua tokoh muda Tionghoa yang maju dalam bursa balon Gubsu/Wagubsu. Mereka yakni Sofyan Tan dan Basuki Tjahaja Purnama. Walau tak berhasil menembus oligarki parpol, namun gebrakan politik mereka setidaknya menghapus stigma bahwa orang Tionghoa a politis.

Soal banyaknya warga Tionghoa yang tak mau terjun ke politik, tentu saja tak ada kaitannya dengan atribusi kesukuan mereka. Sama seperti banyaknya warga Batak yang memilih jadi penyanyi dan ogah terjun ke politik. Tentu tak berarti bahwa orang Batak a politis. Bahwa ada psikologi politik yang mempengaruhi preferensi politik orang Tionghoa, barangkali hal itu berkelindan dengan psikologi politik warga Tionghoa terkait kebijakan rezim Orde Baru, yang selama puluhan tahun mendiskriminasi warga Tionghoa. Diskriminasi politik menjadi faktor objektif , yang  banyak mempengaruhi terjadinya defisit politik di kalangan orang Tionghoa. 

 Namun memukul rata bahwa warga Tionghoa tak suka berpolitik, adalah sebuah penilaian yang a historis. Dalam arti mengabaikan narasi sejarah bangsa ini, yang sedikit banyak juga disumbang oleh partisipasi politik beberapa warga Tionghoa. 

 

Peran Politik Sejumlah Warga Tionghoa

Politisi seperti Yap Tjwan Bing adalah salah contohnya. Lahir di Surakarta pada 31 Oktober 1910, sejak muda Yap Tjwan Bing terlibat aktif dalam gerakan Kemerdekaan Indonesia. Pada Agustus 1945, ia menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mewakili golongan minoritas Tionghoa. Sejarah akhirnya mencatat Yap Tjwan Bing sebagai salah seorang anggota PPKI yang ikut mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Ia juga dikenal sebagai aktivis PNI yang pernah duduk sebagai anggota DPR RIS tahun 1950.

Pada Pemilu 1955, yang dianggap sebagai pemilu paling demokratis di negara kita, Baperki (Badan Permusyawaratan Kewarganegaraan Indonesia), sebuah ormas yang anggotanya kebanyakan berasal dari warga Tionghoa, memperoeh 2 kursi untuk DPR pusat. Mereka adalah Siauw Giok Tjan (Baperki) dan Tan Ling Djie (PKI). Di Medan, ormas berlambang bunga teratai itu juga berhasil memperoleh 1 kursi. Maka duduklah Lie Tjik Ie sebagai anggota DPRD Peralihan Kotapraja Medan bersama 24 anggota dewan lainnya pada 1957. Namun Lie Tjik Ie hanya bertahan sekitar setengah tahun, sebelum akhirnya memilih mundur sebagai wujud protes karena ada kebijkan yang dipandang rasialis terhadap orang Tionghoa Medan terkait kasus pengaturan jatah kios di Pasar Pusat (Sambu).

Narasi sejarah di Sumut juga mencatat kiprah Yoe Siem Boen, Ketua Baperki Sumut. Siem Boen pernah menjadi laskar Barisan Pemuda Indonesia (BPI), yang kelak berubah menjadi laskar Pesindo. Jasa Siem Boen terhadap laskar rakyat yang melawan Belanda dalam aksi polisional ke-2, juga tak sedikit. Dalam satu kesempatan, ia pernah dibawa Bedjo, Komandan Pasukan Kompi-4 dari Batalyon III untuk dipertemukan dengan seluruh anggota pasukan dalam sebuah apel. Bedjo ingin anggota pasukannya mengenal Siem Boen, yang telah berperan banyak mendukung logistik anggota pasukannya.    

Narasi sejarah bangsa Indonesia juga mencatat kiprah Soe Hok Gie, seorang demonstran tahun 1966, yang merupakan salah seorang tokoh kunci terjadinya aliansi antara mahasiswa dan ABRI pada 1966. Hok Gie ikut berperan menumbangkan rezim Orde Lama Soekarno lewat aksi-aksi massa yang melahirkan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat). Selain dikenal sebagai demonstran dan penulis yang kritis, Hok Gie juga aktif memperjuangkan upaya-upaya integrasi lewat organisasi LPKB (Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa). Kisah perjuangan adik kandung Arief Budiman itu belum lama ini bahkan diangkat ke layar lebar berjudul “Gie”.

Ada juga tokoh Tionghoa seperti almarhum Oei Tju Tat, yang pada periode 1963 – 1966 menjadi Menteri Negara yang diperbantukan pada Presidium Kabinet Kerja. Ada juga Yap Tiam Hien yang dikenal sebagai advokat idealis dan aktivis HAM. Sejarah teranyar negara ini juga mencatat peran Yap Yun Hap. Seorang mahasiswa Trisakti Jakarta, yang menjadi salah satu korban kebrutalan aparat ketika menindas gerakan mahasiswa yang menuntut Soeharto mundur pada 1998.

Persoalannya, psikologi politik seperti apa yang membuat orang Tionghoa di negara ini kurang berminat terjun di ranah politik?

 

Trauma Politik

            Semasa orde baru berkuasa, warga Tionghoa sebenarnya mengalami diskriminasi yang cukup serius dalam bidang politik dan kultural. Diskriminasi kultural terlihat dari ketentuan untuk ganti nama, pembatasan perayaan keagamaan/tradisi, kewajiban untuk memilki SBKRI, pemberian kode khusus di KTP dsb. Diskriminasi politik secara formal sebenarnya tidak ada aturannyaa. Namun rezim Orde Baru secara de facto menjauhkan orang-orang Tionghoa dari ranah politik. Strateginya dengan menyebarkan ‘tahyul politik’ dengan mengkaitkan peran politik mereka dengan peristiwa G 30 September 1965. Eksesnya, banyak orang Tionghoa yang mendekam di sel tahanan selama puluhan tahun, atau tewas diganyang anggota kesatuan aksi.

Paska tragedi berdarah tersebut, tak sedikit warga Tionghoa menjadi trauma terhadap dunia politik (formal). Bidang ekonomi, dipandang menjadi alternatif yang paling rasional. Namun konsentrasi sebagai pedagang eceran, industriawan, eksportir, manajer dan profesi yang bersinggungan dengan kegiatan ekonomi, justru menjadikan warga Tionghoa rentan dengan berbagai macam rekayasa politik. Mejadikan warga Tionghoa sebagai basis kekuatan ekonomi, tidak terlepas dari upaya rezim Orba untuk menghambat tumbuhnya kelas menengah pengusaha non Tionghoa. Rezim Orde Baru tak menyukai kehadiran kelas menengah non Tionghoa karena potensi politik mereka untuk menyaingi para arsitek rezim. Sementara kelas menengah Tionghoa yang mengalami truma politik atas peristiwa G 30 September 1965, diyakini tidak akan menjadi kekuatan oposisi para elit orba.

 

Upaya Penyembuhan

Tapi sejumlah regulasi yang mendiskriminasi orang Tionghoa sudah dicabut seiring dengan tumbangnya arsitek utama rezim Orba: Suharto! Kini ruang gerak warga Tionghoa di ranah politik semakin terbuka. Tak sedikit tokoh-tokoh Tionghoa yang tengah berupaya menyembuhkan luka-luka psikologis politik warga Tionghoa. Caranya beragam. Contohnya seperti yang dilakukan Sofyan Tan dan Basuki Tjahaja yang maju dalam pilgubsu 2008. Sofyan Tan belakangan bahkan bergabung dengan PDIP Sumut. Atau juga seperti Indra Wahidin, Johan Tjongiran, yang pernah maju sebagai calon anggota DPD dan DPRD pada Pemilu 2004.

Karena itu ada baiknya cara pandang lama terhadap warga Tionghoa harus mulai diubah. Jangan lagi sikap dan pilihan politik sejumlah tokoh muda Tionghoa dinilai dengan cara pandang lama. Misalnya stigma bahwa “jika orang Tionghoa jadi gubernur atau walikota, maka wilayah ini akan dijual”, atau “mereka bukan penduduk asli, maka tak bisa jadi pemimpin karena diragukan nasionalismenya”. Cara pandang seperti itu sudah harus ditanggalkan karena justru akan memupuk trauma politik warga Tionghoa.

Sikap dan pilihan politik sejumlah warga Tionghoa yang terjun ke dunia politik praktis, adalah hal biasa dan lumrah ketika barikade politik sudah disingkirkan. Justru yang perlu diperbanyak adalah upaya mengikis trauma politik mereka. Masuk ke ranah politik adalah salah satunya. Dus, hal itu merupakan upaya trauma healing yang ampuh agar psikologi politik mereka  bisa diberdayakan.

Ketika diskriminasi politik tak lagi membatasi naluri politik mereka, maka wajar jika banyak orang Tionghoa yang kini memilih terjun menjadi politisi, atau mencalonkan diri sebagai pemimpin daerah. Wajar jika banyak orang Tionghoa kini bergabung dengan partai politik, atau menjadi bagian dari mesin politik pasangan kandidat pilgubsu lalu.

Bukankah dimensi manusia tak bisa dikurung hanya sebagai mahluk ekonomi (homoeconomicus), mahluk pekerja (homofaber) dan  mahluk yang suka bermain-main (homoludens) semata ?

Seperti dibilang filsuf besar Aristoteles, pada hakitkanya manusia juga mahluk politik (zoon politicon). Lha, bukankah orang Tionghoa juga manusia?

** Tulisan ini dimuat di Harian MEDAN BISNIS, Kamis, 29 Mei 2008