Dalam setiap peristiwa politik yang dibarengi aksi massa yang terjadi di tanah air, warga keturunan Cina selalu menjadi korban amuk massa. Tak peduli apakah peristiwa itu bersumber dari perilaku warga keturunan Cina yang mengundang kemarahan warga pribumi atau tidak. Mau contoh?

Tahun 1994 di Medan terjadi demonstrasi kaum buruh yang menuntut kenaikan UMR. Ketika tuntutan kaum buruh dihadapi secara represif oleh aparat keamanan, maka pabrik-pabrik milik keturunan Cina menjadi sasaran amuk kemarahan massa. Bahkan seorang warga keturunan tewas dianiaya massa setelah dipaksa untuk turun dari mobil yang ditumpanginya.

Bulan Mei lalu, ketika terjadi friksi di lingkaran elit politik, yang menjadi korban amuk massa, bahkan tindak perkosaan, juga warga keturunan Cina. Bahkan kutukan juga ditimpakan bagi warga keturunan Cina yang melakukan eksodus ke luar negeri. Mereka dihujat karena lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kepentingan negara. Padahal hengkangnya sebagian warga keturunan Cina disebabkan tidak adanya jaminan keselamatan dan kepastian hukum dari aparat keamanan. Penjarahan dan tindak kekerasan berlangsung di depan mata mereka, sementara aparat keamanan hanya menonton saja.

“Nasib warga keturunan Cina memang bagaikan pecahan belanga. Kalau pecah tidak bisa lagi diterima oleh tanah alias tidak diterima lagi di negeri leluhur mereka. Sedang kalau mau jadi belanga lagi juga tidak bisa karena memang bukan belanga. Buktinya waktu mau daftar sekolah sepulang ke tanah air, mereka ditolak Depdikbud,” demikian diungkapkan Drs Irianto, seorang aktifis pembauran Medan dalam acara Talk Show yang diselenggaraan SNB (Solidaritas Nusa Bangsa) Medan di Novotel Sochi, Sabtu (19/9) lalu.

Pembicara lain Dr Onghokham, pakar sejarah dari UI dan RM H Subanindyo Hadiluwih SH MBA, anggota SNB Medan.

Irianto, yang mantan aktifis BAKOM PKB TK I Sumut menduga-duga bahwa dalam setiap peristiwa kerusuhan, etnis Cina sebenarnya dijadikan sasaran antara oleh kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan politik.

“Kelompok ini sebenarnya dongkol terhadap kelompok lain, namun tidak berani melakukan konfrontasi langsung. Jadi etnis Tionghoa yang dijadikan korban karena mereka selama ini tak berani melawan,” ujarnya. Makanya di Medan beredar guyon, shio orang Cina kini tinggal 3 saja, tak lagi lengkap 12 buah, yaitu tinggal sebagai SAPI perahan, KAMBING hitam dan KELINCI percobaan.

Irianto yang pernah memimpin aksi demonstrasi mahasiswa ke gedung DPRD Sumut menuntut Soeharto lengser dari kursi kepresidenan, mensinyalir bahwa memang ada kelompok tertentu yang tidak menginginkan warga etnis Cina bersatu dengan etnis lain. Lho kok?

“Kalau warga Cina sudah bersatu dengan warga pribumi, maka kelompok-kelompok tertentu tidak bisa lagi mengompas atau menjarah harta benda mereka,” tandasnya yang mengundang tepuk tangan peserta talk show yang sebagian besar merupakan generasi muda warga keturunan Cina Medan itu.

Kalau Irianto menengarai adanya konflik kepentingan di elit politik yang membutuhkan sasaran antara etnis Cina sebagai korban petualangan politik mereka, maka RM H Subanindyo Hadiluwih SH MBA lebih beranggapan adanya sentimen anti ras yang sangat kuat dari warga pribumi terhadap warga keturunan Cina. Subanindyo memberikan argumentasinya. Di Jawa, pembauran antara warga keturunan Cina dengan orang Jawa sudah berlangsung dengan baik. Bahkan banyak warga keturunan Cina yang “lebih njawani daripada orang Jawa”. Contohnya ahli keris ternama di Jawa justru seorang warga keturunan Cina, bukan orang Jawa. Toh orang Cina di Jawa juga kena jarah. Di Medan juga sudah banyak warga keturunan Cina yang kawin dengan etnis Batak atau Jawa. “Namun dalam kerusuhan kemarin, mereka juga tetap dijarah,” ujar penulis buku STUDI TENTANG MASALAH TIONGHOA DI INDOENSIA (STUDI KASUS: DI MEDAN) itu.

Subanindyo kurang setuju jika sentimen anti ras itu dikaitkan dengan masalah kesenjangan ekonomi. “Yang sudah kawin campur di Medan itu kebanyakan Cina yang miskin,” papar konsultan manajemen pada beberapa perusahaan di Medan itu. Sentimen anti ras itu sendiri sudah berumur panjang. Sudah terjadi sejak jaman penjajahan Belanda, yang membagi warga Hindia Belanda waktu itu menjadi tiga golongan. Golongan pertama diisi orang Belanda/Eropa, golongan kedua Asia Timur Raya dan golongan paling bawah adalah orang-orang pribumi.
Sejarawan Onghokham menambahkan bahwa waktu jaman penjajahan Belanda, untuk mengasingkan warga Cina dengan pribumi, maka dibuat perkampungan tersendiri bagi orang-orang Cina. Jika orang Cina hendak pergi dari kota ke kota lain, mereka juga wajib meminta surat jalan. Sistem diskriminasi semacam ini, diadopsi pemerintah RI setelah merdeka. Baik Orla maupun Orba. Contohnya soal surat bukti kewarganegaraan yang dipersyaratkan untuk warga keturunan Cina walau orangtuanya sudah menjadi warganegara RI. Soal KTP yang diberi kode berbeda untuk warga keturunan Cina, soal jatah untuk masuk PTN dan profesi-profesi lain yang mempersempit partisipasi warga keturunan Cina.

Tapi Ong lebih melihat akar diskriminasi terhadap warga keturunan Cina Indonesia karena dipraktekkannya politik kekerasan oleh rejim Orde Baru.

Yang paling mutakhir adalah Peristiwa 27 Juli dan Kerusuhan Bulan Mei 1998. “Kerusuhan digunakan oleh para elit politik jika mereka mengalami pergolakan,” tambah Ong. Dan korbannya, menurut Ong bukan hanya warga keturunan Cina saja, tapi juga etnis lain.

Ong juga memandang bahwa membincangkan persoalan hubungan antara warga pribumi dan nonpribumi sebenarnya merupakan hal yang tak berguna. Dalam era globalisasi, menurut Ong sangat tidak masuk akal jika masih ada upaya untuk menjegal peranan ekonomi warga keturunan Cina. “Masa kita mau memusuhi warga negara sendiri, sementara kita membiarkan modal asing masuk sebebas-bebasnya?” kata Ong.

Acara talk show yang baru pertama kali diadakan SNB Medan tersebut berlangsut hangat. Tak seperti diduga banyak pihak. Ternyata generasi muda keturunan Cina Medan nampak galak dalam menggugat nasib mereka. Seorang peserta menyayangkan kenapa unsur pemerintah tidak ada yang diundang.

“Sebenarnya mereka yang hendak kita ‘pukul’ agar tak lagi melakukandiskriminasi terhadap kita,” ujarnya.

Peserta lain mengungkapkan bahwa di kalangan warga keturunan Cina masih banyak yang memiliki ketakutan terhadap politik. “Ibu saya melarang saya untuk ikut-ikutan berorganisasi karena nanti nasibnya bisa seperti orang-orang Baperki. Lehernya digorok seperti waktu orang memotong leher babi,” ujar peserta tersebut. Namun demikian, setelah di tanah air belakangan kerap terjadi kerusuhan yang menelan korban etnis Cina, maka ia tergerak untuk aktif berorganisasi. Tujuannya untuk saling menumbuhkan rasa saling mengerti di antara sesama etnis.

Sementara peserta dari HMI, mengungkapkan kerinduannya akan lahirnya orang seperti Arief Budiman yang mau turun ke lapangan. Imbauan itu nampaknya cukup antusias disambut generasi muda warga keturunan Cina Medan.

“Kita memang mempunyai satu tujuan, yaitu sama-sama ingin memajukan bangsa dan negara Indonesia. Namun demikian itu semua tetap dalam konteks Bhineka Tunggal Ika. Jangan paksa kami untuk menanggalkan budaya kami dan memaksa kami menjadi seperti orang Batak atau Jawa. Karena bagaimanapun kami tetap bangga menjadi orang Cina, sekaligus kami juga bangga jadi bangsa Indonesia!” ujar peserta lain.

Memang benar pendapata tersebut. Kwik Kian Gie juga sudah kerap mengatakan bahwa untuk menjadi seorang nasionalis sejati yang dituntut adalah perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari yang membawa kemaslahatan bagi orang banyak. Seseorang tak perlu ganti nama, melakukan operasi mata agar tak sipit atau ganti kulit biar berwarna sawo matang, mengganti agama, atau harus menabukan bahasa ibu, hanya agar dirinya disebut nasionalis.

Yang belakangan memang merupakan warisan usang Orde Baru, yang lebih mementingkan “kulit” daripada “isi”.***

Tulisan ini dimuat di: SiaR WEBSITE: http://apchr.murdoch.edu.au/minihub/siarlist, edisi 22/9/98