Seorang pengamat sosial pernah menulis: sungguh sial nasib warga negara Indonesia keturunan Tionghoa. Soalnya, hampir sepanjang masa etnis yang kerap disebut “nonpri”itu senantiasa diposisikan sebagai “mereka”, bukan “kita”. Bahkan ‘mereka’ yang sudah merasa benar-benar menjadi ‘kita’, karena itu tidak sungkan lagi menyuarakan hati nurani bangsa, tak pernah sepenuhnya bisa masuk dalam lingkaran’kita’.(Kompas, 29/5/98).

Sinyalemen tersebut memang tak berlebihan. Kita tengok misalnya nasib polemik soal wacana penjaringan calon walikota Medan yang sedang marak belakangan ini. Gagasan Sekjen PKB Sumut Drs H marwan Dasopang dan cendekiawan Prof Firman Tambun yang mendukung pencalonan beberapa pengusaha dari etnis Tionghoa untuk masuk ke bursa Walikota Medan, telah digugurkan secara premature. Padahal baru sebatas sebagai wacana tentang kemungkinan calon walikota dari etnis Tionghoa. Tragisnya, fihak-fihak yang berkepentingan dengan “pengguguran” wacana tersebut menggunakan isu primordialisme yang justru makin mempertegas batas antara ‘kita’ dengan ‘mereka’. Dan jika dikaji lebih jauh jelas bertentangan dengan semangat kebhinekaan bangsa kita.

Walau mungkin banyak dari ‘mereka’ yang lahir dipangkuan bumi pertiwi dan tak lagi mengerti adat istiadat dan budaya ‘leluhur’ tersebut. Saking kuatnya stereotip itu tertanam dalam benak ‘kita’, maka ‘mereka’ kemudian dikonstruksikan sebagai orang-orang yang tidak punya etika. Bila perlu, demikian kekhawatiran kaum ‘kita’ yang mengidap stereotip yang sudah imun ini, orang-orang dari etnis Tionghoa memang direduksi semata-mata sebagai binatang ekonomi. Akibatnya persepsi yang lahir adalah stereotip bahwa orang Tionghoa adalah pedagang. Dan pedagang itu sifatnya licik, tukang tipu, mau cari untung saja dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi. Dus tidak mau tahu dengan persoalan bangsa, alias perlu diragukan kadar nasionalismenya!

Oleh karena itu bagi ‘mereka’, tidak usahlah bermimpi untuk jadi walikota, gubernur, apalagi presiden. Soalnya untuk memperdebatkan mimpi pun harus lolos dulu dari skrening wawasan nusantara.

Dari Yap Tjwan Bing sampai Yap Yun Hap
Jika kita mau menengok sejenak kebelakang, sejarah bangsa kita sebenarnya, sedikit banyak, juga dibangun berkat jasa kaum ‘mereka’. Yap Tjwan Bing adalah salah satu contohnya. Lahir di Surakarta pada 31 Oktober 1910,sejak muda Yap Tjwan Bing terlibat aktip dalam gerakan Kmerdekaan Indonesia. Pada Agustus 1945, ia menjadi anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI)mewakili golongan minoritas Tionghoa. Sejarah akhirnya mencatat Yap Tjwan Bing sebagai salah seorang anggota PPKI yang ikut mengesahkan UUD 1945 pada 18 Agustus 1945. Ia juga dikenal sebagai aktivis PNI yang pernah duduk sebagai anggota DPR RIS tahun 1950.

Lembaran sejarah bangsa kita juga pernah mencatat kiprah Soe Hok Gie, seorang demonstran tahun 1966, adik kandung Arief Budiman. Yang terakhir ini juga dikenal sebagai arsitek Golput yang selama rezim Orde Baru tetap bersikap kritis. Almarhum Seo Hok Gie merupakan salah seorang tokoh kunci terjadinya aliansi antara mahsiswa dan ABRI pada tahun 1966 yang menumbangkan rezim Soekarno lewat aksi-aksi massa yang melahirkan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat). Selain dikenal sebagai demonstran dan penulis yang kritis, Hok Gie juga aktip pada organisasi golongan peranakan, LPKB(Lembaga Pembina Kesatuan Bangsa), yang memperjuang proses intregrasi.

Setamat dari UI, Hok Gie kemudian memilih menjadi dosen pada almamaternya. Hok Gie menolak bergabung bersama teman-temannya yang sebagian memilih menjadi anggota DPR-GR akibat andil angkatan 66 dalam menggulingkan Soekarno. Hok Gie lebih suka memilih berjuang dari luar agar bisa menjaga sikap kritisnya. Sikap kritis Hok Gie selain diperlihatkan melalui tulisan-tulisannya yang dipublikasikan berbagai media, juga dilakukan melalui aksi pengiriman bedak dan cerminnya kepada para aktivis yang menjadi anggota DPR-GR.

Dalam pandangan Hok Gie, para aktivis mahasiswa yang masuk menjadi anggota parlemen, ternyata kemudian lebih sibuk mengurusi kredit-kredit mobil mewah ketimbang memperjuangkan kepentingan rakyat. Kekecewaan Hok Gie kemudian diwujudkan dengan mengirimkan bedak dan cermin kepada teman-temannya di DPR-GR yang disertai ucapan: “Semoga anda makin tampil cantik didepan pemerintah”. Sebuah sindiran yang sangat pedas, dan sejarah dibelakang hari membuktikan bahwa simbolisasi yang dilakukan Hok Gie memang tak terbantahkan. Tidak sedikit dari para aktivis 66 yang kemudian ‘larut’ bahkan membiarkan diri terkooptasi rezim orde baru. Warga negara Indonesia keturunan etnis Tionghoa memang tidak tunggal sebagaimana sering dikonstruksikan kaum ‘kita’ yang mengidap stereotip berlebihan. Ada Kwik Kian Gie yang kini menteri keuangan dan industri, ada Eka Budianta yang budayawan sekaligus aktivis lingkungan, ada M Junus Jahya yang aktip dalam Gerakan Dakwah (bersama almarhum K Karim Oey) dan di Medan ada Sofyan Tan yang mendirikan dan mengelola sekolah pembauran. Ini untuk menyebut beberapa contoh. Memori bangsa Indonesia juga masih lekat dengan almarhum Yap Thiam Hiem yang dikenal sebagai pendekar hak azasi manusia.

Sejarah kontemporer kita juga mencatat aktivitas seorang aktivis mahasiswa Bandung, Enin Surpiyanto, seorang keturunan Tionghoa, yang pernah dipenjarakan orde baru gara-gara menolak intervensi militer ke kampus. Terakhir, layar kaca televisi dan berbagai halaman media dipenuhi laporan tentang tertembaknya beberapa aktivis mahasiswa ketika tengah memperjuangkan dihapusnya UU PKB yang dipandang memberi peran terlalu dominan bagi militer dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Salah seorang aktivis mahasiswa yang meninggal itu bernama Yap Yun Hap (22), seorang mahasiswa Fakultas Teknik Jurusan Elektro di UI. Yun Hap ‘gugur’ ditengah keyakinan untuk menentang diberlakukannya UU PKB yang dianggap anti demokrasi dan anti terhadap penghargaan hak azasi manusia. Pada akhirnya pemerintah menunda pelaksanaan pemberlakuan UU PKB tersebut.

Yun Hap tidak hanya sekali ikut demonstrasi menentang UU PKB yang merenggung nyawanya itu. Namun sudah kerap ikut demonstrasi bersama-sama dengan mahasiswa lainnya. Ayah Yun Hap, Yap Pit Sing (52) menceritakan kepada para wartawan, ketika kepada Yun Hap ditanyakan alas an kenapa ia sering ikut demonstrasi. Jawaban Yun Hap sungguh penuh nuansa heroik khas gelora para aktivis mahasiswa : “Saya sekolah di UI, rakyat yang membiayai, yang mensubsidi. Maka saya harus berjuang untuk rakyat,” tutur Yap Pit Sing(Kompas,26/9/99). Namun di negeri kita juga ada Edi Tanzil yang menggondol satu triliyun rupiah lebih dana Bapindo. Dan tidak sedikit edi tanzil-edi tanzil lain yang masih gentayangan dan mencoba menguras kekayaan negara. Namun itu tidak berarti bahwa etnis Tionghoa adalah perampok. Soalnya prototip Edi Tanzil bukanlah monopoli etnis Tionghoa saja, tapi juga terdapat pada etnis-etnis lainnya yang ada di negara kita.

Agenda Kepentingan Politik Primordial
Hok Gie dan Yun Hap,dan beberapa nama lain yang terdiri atas tiga suku kata seperti almarhum Yap Thiam Hiem, Yap Tjwan Bing, Oei Tjoe Tat dst-nya, barangkali juga sebuah sindiran pedas kepada sebagian kaum republik negeri ini yang kerap bersikap apriori sekaliagus rasialis terhadap etnis Tionghoa itu. Pandangan bahwa etnis Tionghoa kurang nasionalis dan sekedar binatang ekonomi, barangkali akan segera menjadi fosil tua yang akan menghuni gedung museum. Agenda kepentingan politik primordial yang seringkali merekayasa bahwa etnis Tionghoa hanya sekedar indekos di bumi pertiwi dan suka menggaruk kekayaan nusantara untuk diekspor ke negeri leluhur, perlu dikritisi kembali. Stereotip bahwa ‘mereka’ adalah kurang nasionalis dan hanya memikirkan kepentingan sendiri, adalah mitos yang coba dipelihahara dan siap diledakan setiap waktu untuk meraih kepentingan politik tertentu.

Bangsa kita harus belajar dari tragedy bulan Mei 1998. Tragedi Mei telah menjadi saksi bagaimana pertarungan politik antar interest group harus menumbalkan etnis Tionghoa agar timbul situasi chaos di masyarakat. Sesudah muncul kerusuhan dan ketegangan politik, maka interest politik yang hendak ‘menggaruk’ kekuasaan baru menunjukkan identitas aslinya. Bak pahlawan kesiangan mereka segera melakukan manever-manuver politik agar bisa menjadi aktor politik formal.

Makanya tidak mengherankan jika dikalangan warga etnis Tionghoa kini beredar humor, bahwa shio atau bintang orang Tionghoa kini tidak lengkap 12 buah lagi, tapi hanya tinggal tiga buah. Yaitu ‘kelinci’ (percobaan), ‘kambing’(hitam),dan ‘sapi’(perahan).

Tulisan ini dumuat di harian Radar Medan, 5 Januari 2000