Belum lama ini saya menerima kiriman sebuah e-mail dari sebuah pengelola mailing-list. Isinya tentang syair sebuah lagu dangdut yang klipnya pernah ditayangkan pada sebuah stasiun televisi swasta. Isi syair lagu tersebut kurang lebih begini.

Andai boleh memohon kepada Tuhan
Agar aku tidak dilahirkan jadi orang China
Kekasih pergi memutus cinta hanya karena aku bermata sipit………

Pencipta dan penyanyi lagu tersebut menurut saya mewakili gambaran umum masyarakat kita dalam menyikapi keberadaan etnis China, yang kapan saja, dimana saja dan untuk kepentingan apa saja ‘boleh’ diobok-obok sesuka hati. Apalagi kalau yang ‘mengobok-obok’ itu penguasa politik yang sedang blingsatan menghadapi tekanan politik dari lawan politiknya. Maka untuk ‘memenangkan pertarungan politiknya’, tidak jarang orang-orang China dijadikan ‘hewan korban’ politik.

Sejarah mencatat terjadinya ledakan kerusuhan anti China seperti yang terjadi di Solo (1981), Medan(1994), Situbondo, Pekalongan, Tasikmalaya (1996), Rengas Dengklok dan Ujung pandang (1997) dan yang paling muktakhir kerusuhan bulan Mei yang terjadi di Medan dan sekitarnya, Jakarta, Solo dan Surabaya.

Diskriminasi Ekonomi, Kultural dan Politik
Jika menoleh kezaman orde lama, diskriminasi terhadap orang-orang China itu terjadi ketika Menteri Kemakmuran Djuana pada tahun 1950 mengeluarkan politik Benteng yang bertujuan untuk memperkuat kedudukan ekonomi pengusaha pribumi. Hal ini didasarkan pada anggapan bahwa para pedagang (importir) pribumi kalah bersaing dengan importir China. Melalui kebijakan benteng pemerintah memberikan kredit murah dan lisensi untuk mengimpor barang-barang tertentu pada importir pribumi. Kemudian tahun 1959, pemerintah mengeluarkan PP No.10 tahun 1959 yang isinya melarang orang-orang China di tingkat kabupaten ke bawah.

Secara gampangan, pada jaman orla, orang-orang China mengalami pemberlakuan diskriminasi rasial dalam bidang ekonomi.

Dalam era orde baru, yang terjadi adalah diskriminasi dalam bidang politik dan kultural. Diskriminasi kultural tampak dalam peraturan ganti nama, perayaan keagamaan/tradisi yang dibatasi hanya boleh di lingkungan sendiri (bukan tempat umum), pengenaan SBKRI, pemberian kode khusus pada KTP yang berbeda dan sebagainya. Di sisi lain, secara formal orang-orang China dijauhkan dari kehidupan politik karena adanya kecurigaan orde baru terhadap keterlibatan PRT dalam peristiwa September 1965, yang kemudian berubah menjadi kecurigaan orang-orang China Indonesia. Akibatnya orang-orang China lebih berkonsentrasi pada bidang bisnis.

Dengan kata lain, rezim orde baru secara sistematis menciptakan ‘tahyul politik’ terhadap masyarakat China Indonesia dengan mengaitkan peran politik mereka bersinggungan dengan peristiwa G 30 September 1965. akibat paska tragedi berdarah yang paling dahsyat dalam sejarah bangsa Indosesia tersebut, masyarakat China Indonesia menjadi traumatis terhadap politik (formal). Apalagi epilog peristiwa G 30 September adalah penahan dan pembantaian terhadap masyarakat China yang terlibat atau dikait-kaitkan dengan politik praktis waktu itu.

Bidang ekonomi, akhirnya menjadi pilihan masyarakat China Indonesia. Namun konsentrasi terhadap pedagang eceran, industriawan, eksportir, manajer dan profesi yang bersinggungan dengan kegiatan ekonomi, justru menjadikan masyarakat China rentan dengan berbagai macam rekayasa politik. Konsentrasi terhadap bidang ekonomi, diakui telah menjadikan masyarakat China lebih makmur dibanding masyarakat pribumi umumnya. Namun justu kesenjangan ekonomi inilah yang kerap direkayasa sebagai faktor pemicu berkobarnya kerusuhan sosial yang berubah kelamin menjadi sentimen terhadap masyarakat China.

Penting untuk dikritisi adalah apa agenda dibalik kepentingan rezim orde baru untuk ‘mengemukakan ekonomi’ sejumlah pengusaha China yang kemudian dikenal sebagai konglomerat itu? Menurut saya, ada dua (2) jawaban untuk itu. Pertama, anggapan bahwa orang-orang China ulet dan trampil dalam berbisnis seperti yang pernah dikatakan mantan presiden Soeharto sehingga bisa menguntungkan pembangunan negara kita.

Kedua, dengan menghidupkan trauma politik peristiwa September 1965, para penguasa sipil dan militer yang memberikan banyak previlese bisnis pada pengusaha China dengan gampang bisa memperoleh ‘upeti-upeti ekonomi’.

Namun disisi lain ada dugaan kuat bahwa penggemukan ekomoni orang-orang China, tidak dapat dipisahkan dari strategi politik para elite politik Orba dalam melanggengkan kekuasaannya. Dengan memilih orang0orang China sebagai kekuatan ekomoni, maka sentimen terhadap orang-orang China dapat dipelihara terus oleh elite politik Orba.

Sentimen anti China itu diperlukan untuk diledakkan menjadi kerusuhan antar etnis (SARA) jika kemapanan rezim Orba mendapat goyangan dari lawan-lawan politiknya. Jika kerusuhan rasial sudah dapat diledakkan, maka orba lewat doktrin stabilitas dan keamanan seolah memperoleh suntikan ‘darah baru’, atau ‘legitimasi baru’ dari rakyat untuk melanjutkan kiprah mereka atas pengelolaannya terhadap negara RI.

Memilih orang-orang China sebagai basis kekuatan ekonomi, juga tidak terlepas dari upaya para elit orba untuk menghindari tumbuhnya kelas menengah pribumi yang menjadi potensi ancaman politik mereka. Orang-orang China yang mengalami truma politik atas peristiwa September 1965, sangat diyakini tidak akan menjadi kelas menengah yang secara politik bisa menjadi oposisi para elit orba. Mungkin berbeda jika kelas menengah yang tumbuh itu berasal dari kelas yang disebut pribumi.

Pentingnya Setting Politik
Apa yang dipaparkan di atas, sebenarnya menunjukkan bahwa elit politik orba memang punya kepentingan untuk memelihara sentimen anti China. Namun dalam skala mikro, saya juga mengakui bahwa sentimen anti China dapat tumbuh akibat perilaku segelintir orang China, jadi bukan etnis China, yang memang hidup dalam berbagai prasangka rasial terhadap etnis pribumi hingga perilakunya bisa menimbulkan antipati orang-orang pribumi.

Mempersoalkan politik rejim terhadap etnis China Indonesia sangat penting, mengingat upaya-upaya pembauran yang terjadi di tingkat mikro, tidak lepas dari setting politik yang terjadi pada aras makro. Saya ambil contoh kasus pembaurandi Jawa. Banyak pihak yang memuji perilaku orang-orang China di Jawa karena telah berhasil membaur dengan masyarakat Jawa. Orang-orang China di Jawa dipuji karena dalam berkomunikasi sehari-hari mereka menggunakan bahasa Jawa, bahkan sudah banyak yang melakukan kawin campur, memeluk agama Islam, serta tidak sedikit yang ‘njawani’ dari orang Jawa sendiri, misalnya ada yang jadi ahli keris seperti K.R.T. Hardjonegoro Ho Tik Swan.

Namun dalam kerusuhan Mei 1998 yang lalu, kerusuhan yang terparah justru dialami orang-orang China di Solo dibandingkan dengan orang-orang China Medan yang katanya lebih eksklusif dan kurang bisa membaur. Hasil temuan TGPF menyebutkan di Solo, termasuk juga di Jakarta dan Medan, ditemukan fakta keterlibatan anggota aparat keamanan sebagai kelompok provokator dalam kerusuhan tersebut.

Kasus kerusuhan Mei 1998, memperlihatkan bahwa upaya-upaya pembauran pada tingkat mikro akan sia-sia jika elit politik yang berkuasa tetap memelihara dan memainkan politik SARA untuk kepentingan kelompoknya. Namun demikian, saya tetap berpendapat bahwa upaya-upaya pembauran yang dilakukan semisal melalui sekolah pembauran pada generasi muda, melalui bidang ekonomi, tetap penting untuk dikerjakan. Namun adalah sangat naif jika pada aras makro kita melupakan politik tersembunyi terhadap etnis China Indonesia.

Tulisan ini dimuat di harian Waspada, 15 Maret 1999