Tajuk Rencana Harian Waspada tanggal 22 April mengulas tentang fenomena eksodus yang dilakukan sejumlah warga keturunan China Indonesia ke luar negeri dengan semakin mendekatnya pelaksanaan Pemilu Juni 1999. Penulis tajuk tersebut berkeyakinan bahwa eksodus yang dilakukan warga keturunan China diakibatkan belum adanya jaminan keselamatan mereka jika harus tinggal di tanah air yang diramalkan akan kembali bergejolak. Kasus kerusuhan bulan Mei 1998 disertai tindak penjarahan, pembakaran, penganiayaan dan pemerkosaan terhadap sejumlah besar warga etnis China tampaknya menjadi alasan utama terjadinya eksodus tersebut.

Namun sudah tentu tidak semua pihak bisa menerima alasan tersebut. Pihak yang kontra menganggap aksi eksodus menunjukkan bahwa perilaku sejumlah warga etnis China tersebut memang terkesan mau cari untungnya saja. Jika keadaan negara normal mereka giat menggaruk kekayaan alam negeri RI, sebaliknya jika keadaan di tanah air tidak menguntungkan, maka mereka segera menyelamatkan diri. Tak heran, jika kemudian muncul keragu-raguan terhadap rasa nasionalisme sebagian warga keturunan China.

Bagaimana sebenarnya kita memahami eksodus tersebut secara proporsianal ?

Faktor Rasa Aman
Tajuk rencana Harian Waspada menulis bahwa ditengah ketidakpastian situasi san kondisi sosial politik, sosial ekonomi menjelang Pemilu sekarang ini, memang membuat rasa was-was bagi siapa saja…… terdapat sejumlah hal yang rasanya amat layak untuk menjadi perhatian pemerintah, terutama pihak berwenang untuk benar-benar dapat memberi jaminan rasa aman kepada setiap warganegara. Masalah ini bukan tanggung jawab pihak keamanan semata, tetapi juga tugas seluruh warga negara pri maupun non pri.

Apa yang dipaparkan penulis tajuk rencana itu memang benar. Rasa tidak aman, baik secara fisik maupun non fisik (teror, intimidasi, atau perilaku yang bersifat memusuhi), memang tak mengenal perbedaan jenis kelamin, agama, etnis atau warga negara. Orang yang merasa mendapat ancaman, apalagi yang baru saja mengalami trauma kekerasan, akan mengambil dua (2) pilihan dalam merespon terhadap ancaman tersebut. Pilihan pertama, orang tersebut melawan dengan risiko apapun. Pilihan kedua, orang tersebut akan menghindar sejauh mungkin. Bisa karena takut, tapi bisa juga karena orang tersebut tidak menginginkan kekerasan.

Gambaran itu barangkali mewakili sejumlah warga keturunan China yang kini diberitakan ramai-ramai menyelamatkan diri dengan pergi, untuk sementara waktu, ke luar negeri. Kejadian yang agak sama dialami bekas Gubernur Timor Timur, Ir Mario V. Carrascalao, yang melakukan eksodus ke Makao, terakhir menetap di Portugal. Carrascalao terbang ke luar negeri karena merasa terancam keselamatannya. Mantan gubernur Timtim itu mengatakan jika keadaan tanah air sudah aman kembali, ia berniat untuk pulang ke tanah air.

Setiap warga keturunan yang melakukan eksodus, Mario Carrascalao juga dihujat, bahkan diancam dikeluarkan sebagai anggota DPA. Namun yang dialami sejumlah warga keturunan China mungkin lebih ekstrim lagi. Para wartawan, yang masih sering terjebak dalam prasangka etnis dalam membuat berita tentang etnis China, segera mengecek biro-biro perjalanan, bahkan tidak sedikit yang nongkrong di bandara. Mereka juga sibuk meminta komentar sejumlah pakar untuk membahas kasus tersebut. Pendek kata, kepergian sejumlah warga keturunan China itu, yang bisa jadi ingin mengisi waktu liburan sekolah, ibarat gempa politik yang mencabik-cabik Indonesia.

Anehnya, pers terkesan melunak ketika dijumpai fakta bahwa yang melakukan eksodus ternyata bukan hanya dari kalangan warga keturunan China saja, melainkan banyak juga dilakukan keluarga pejabat atau golongan menengah ke atas. Rosita Noer, Ketua Umum Forum Komunikasi Persatuan Bangsa (FKPB), memperkirakan lebih banyak pejabat atau mantan pejabat dan keluarganya yang siap melakukan eksodus ke luar negeri dari pada warga keturunan China (Waspada, 25/4/99).

Diskriminasi Pemberitaan ?
Dalam hal ini, pers secara tidak sadar telah melakukan diskriminasi dalam membuat pemberitaan. Mungkin hal ini tidak disadari oleh si wartawan atau redaksi yang menerbitkan berita tersebut. Tapi mungkin juga pers sangat sadar bahwa mengobok-obok warga keturunan China memang tak berbahaya, dibanding kalau mengobok-obok etnis Jawa, Batak, Melayu atau etnis pribumi yang lain, sementara selling pointnya cukup tinggi untuk mendongkrak oplah surat kabarnya.

Penulis tujuk Waspada benar jaminan keamanan dari negara semestinya diterima oleh warga tanpa membedakan asal-usul etnis. Namun bagi warga keturunan China kenyataannya bisa berbeda. Dari rekaman video para wartawan elektronik yang ditayangkan televisi swasta, terkesan bahwa pada kerusuhan Mei lalu, aparat keamanan seolah membiarkan rasa tidak aman dialami warga keturunan China. Upaya aparat keamanan untuk mencegah proses penjarahan atau pengrusakan harta benda milik warga keturunan China, seperti kurang serius dilakukan. Akibatnya dalam kerusuhan Mei lalu, banyak warga keturunan China yang terpaksa harus membeli jasa keamanan agar memperoleh rasa aman.

Sudah tentu, dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kita patut menyayangkan sikap yang dipilih sejumlah warga keturunan China yang mengungsi sementara di negara lain tersebut. Apalagi jika dalam eksodus tersebut, ada yang sekaligus memboyong harta-bendanya. Namun secara manusiawi, kita bisa menerima sikap orang untuk menghindar dari kekerasan. Apalagi jika ancaman kekerasan itu berpotensi untuk merampas kemerdekaan hidupnya. Tapi yang jelas, sikap melarikan diri itu tidak akan menyelesaikan masalah diskriminasi yang dialami warga keturunan China.

Mendiskusi tentang masalah eksodus ini, penulis jadi teringat dengan nasib Yap Tjwan Bing, seorang warga keturunan China dan anggota PPKI yang ikut merancang negara muda RI. Yap Tjwan Bing, dalam otobiografinya menulis: Musibah yang menimpa keluarga saya pada peristiwa 10 Mei 1963 itu adalah dibakarnya sebuah mobil baru kami oleh para pemuda dan perusakan bungalow kami yang terletak di jalan Lembang, Bandung. Para pemuda yang membakar dan merusak barang itu tidak bertanya siapa pemilik barang itu, tapi apakah barang-barang itu kepunyaan orang China atau bukan. Saya yakin, apabila pemuda perusuh itu mengetahui bahwa barang itu adalah milik saya, maka mereka tidak akan membakar ataupun merusaknya, karena saya culup dikenal oleh para pemuda di Bandung. (Yap Tjwan Bing, Otobiografi Seorang Pejuang Kemerdekaan. PT Gramedia, Jakarta, 1988, hlm. 79).

Yap Tjwan Bing bersama tokoh-tokoh seperti Adam Malik, K.R.T dr.Rajiman Widyodiningrat, Mr. Sartono, Prof Dr. Ir. R Rooseno serta tokoh-tokoh lain yang bergabung dalam PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia), adalah salah satu pelaku sejarah yang ikut mementukan berdirinya negara Republik Indonesia. Namun, perjuangan Yap Tjwan Bing dalam ikut mempersiapkan dan mengisi negara Republik Indonesia yang masih muda tersebut, menemukan klimaksnya pada tahun 1963. Pada tanggal 8 dan 9 Mei terjadi aksi massa di kota Cirebon dan Tegal. Terjadi gerakan merusak dan membakar barang-barang milik golongan masyarakat keturunan China. Kerusuhan itu kemudian merembet ke kota Bandung, dimana Yap Tjwan Bing bermukim.

Pada tanggal 10 Mei 1963, aksi massa itu berhasil membakar mobil dan bungalow mereka. Pembakaran mobil, pengrusakan bunglow sangat dirasakan oleh istri saya sebagai seorang wanita. Ia terus menangis dan tidak dapat memahami atau mengerti mengapa para pemuda melakukan hal ini. Menurut pendapatnya, kami telah ikut berjuang dan membantu pemerintah Republik Indonesia sejak awal berdirinya (halaman. 79)

Walau Gubernur Jawa Barat waktu itu Mashudi sangat menyesalkan hal tersebut, namun sejak peristiwa itu istri saya terus dibayangi oleh ketakutan yang amat dalam. Yap Tjwan Bing dan keluarganya akhirnya memilih pindah dan menetap di Amerika Serikat. Selain didorong rasa trauma tersebut, kepindahan mereka juga disebabkan anak mereka, Yap Siong Hoei, yang mendapat serangan polio myelitis, harus memperoleh pengobatan yang serius di Amerika Serikat.

Apa yang dialami Yap Tjwan Bing memang berbeda dengan yang dialami oleh sejumlah warga keturunan China yang melakukan eksodus. Namun ada satu pelajaran yang dipetik dari sana: bahwa ancaman kekerasan, apalagi dalam situasi kerusuhan yang kacau balau, tak mengenal lagi apakah itu warga China yang baik atau yang korup seperti Edi Tanzil. Apalagi dalam masyarakat kita dewasa ini masih ada prasangka kuat bahwa semua etnis China itu kaya, dan hasil kekayaan itu diperoleh melalui KKN dengan pejabat !

Oleh karena itu, yang perlu ditumbuhkan bagi warga keturunan China adalah menyadarkan haknya sebagai warga negara RI yang berdaulat dan menolak segala bentuk didiskriminasi. Dan perjuangan kearah itu, harus dilakukan secara bersama-sama dengan warga negara lain. Tidak perlu dengan membentuk wadah yang eksklusif, yang justru akan menimbulkan masalah yang baru lagi.

Porsi Yang Seimbang
Satu hal yang luput dari pemberitaan pers kita selama ini adalah kurangnya pers memberikan porsi pemberitaan bagi warga keturunan China yang memilih untuk tinggal di tanah air, dengan risiko apapun yang akan dihadapi. Pers barangkali bisa belajar dari kerusuhan Mei lalu. Dari beberapa informasi yang penulis peroleh, ternyata banyak warga keturunan China bersama-sama dengan warga pribumi lain dan unsur siskamling, melakukan perlawanan terhadap para provokator. Mereka mempersenjatai diri semata-mat untuk membela agar tidak menjadi korban kerusuhan.

Harian ini memang mencoba membuat berita yang berimbang. Pemberitaan Waspada tgl 26/4, memuat wawancara dengan sejumlah etnis China di Pematang Siantar yang memilih tetap tinggal di tanah air walau ada isu bakal terjadi kerusuhan. Eksodus ke luar negeri bukan jalan terbaik, ujar Robin, seorang warga keturunan China yang juga ketua LKMD Kelurahan Dwikora (Waspada, 26/4).

Tentu, masih banyak Robin-robin lain yang bisa diwawancarai oleh insan pers. Robin-robin yang tidak melakukan eksodus, dan tetap memilih tinggal di tanah air, walau resiko terburuk bisa mereka hadapi. Barangkali jika pers bisa ikut memberi kesejukan bagi masyarakat, khususnya masyarakat etnis China yang kerap diobok-obok oleh siapa saja, dimana saja, dan kapan saja dibutuhkan !

Tulisan ini dimuat di harian Waspada, 3 Mei 1999